TIMES TIMIKA, JAKARTA – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai contoh praktik baik kolaborasi nasional dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem dan menurunkan angka stunting di Indonesia.

“NTT kini menjadi contoh praktik baik kolaborasi nasional dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting,” ujar Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemendukbangga, Sukaryo Teguh Sutanto, saat kegiatan fasilitasi teknis Program Bangga Kencana di Kupang, Senin (27/10/2025).

Kegiatan tersebut melibatkan mitra dari berbagai kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Sukaryo menegaskan, koordinasi dan sinergi antar pihak merupakan kunci utama dalam menekan kemiskinan ekstrem dan stunting.

“Tanpa kolaborasi lintas sektor, target nasional nol persen kemiskinan ekstrem dan 14 persen stunting pada 2029 tidak akan tercapai,” katanya.

Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci

Menurut Sukaryo, upaya penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah pusat, TNI-Polri, perguruan tinggi, sektor swasta, tokoh agama, hingga media harus bergerak bersama.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, tingkat kemiskinan ekstrem di NTT menurun dari 3,93 persen pada 2023 menjadi 2,82 persen pada 2024, sedangkan angka stunting turun dari 37,9 persen menjadi 37 persen.

Sukaryo menjelaskan, kemiskinan ekstrem dan stunting memiliki keterkaitan erat. Keluarga miskin cenderung lebih berisiko melahirkan anak stunting, sementara anak yang mengalami stunting membuat keluarga semakin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

“Penghapusan kemiskinan ekstrem adalah jalan menuju generasi bebas stunting,” tegasnya.

Fokus pada Keluarga dan Posyandu

BKKBN berkomitmen memperkuat data keluarga berbasis intervensi serta memperluas kerja sama riset dengan perguruan tinggi agar setiap kebijakan berbasis bukti dan berdampak nyata.

Sasaran utama intervensi penurunan stunting, kata Sukaryo, adalah keluarga, terutama ibu hamil, balita, dan calon pengantin. Dalam hal ini, Posyandu memiliki peran vital melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang bertugas mengedukasi masyarakat, menyiapkan data akurat, serta memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal.

“Posyandu adalah ujung tombak intervensi stunting. Kami pastikan seluruh tim pendamping keluarga berperan aktif di lapangan,” ujarnya.

Harapan Lima Tahun ke Depan

Kegiatan BKKBN di NTT ini menjadi bagian dari koordinasi dan kolaborasi nasional untuk memastikan seluruh komitmen dan rencana aksi berjalan efektif.

“Dalam lima tahun ke depan, kita berharap kemiskinan ekstrem dapat dihapuskan. Pertemuan hari ini menjadi momentum memastikan semua rencana aksi disepakati dan dijalankan bersama,” pungkas Sukaryo Teguh Sutanto.(*)